Tau.id, Yogyakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sorotan masyarakat terhadap menu makanan kering yang dibagikan selama bulan puasa mendorong adanya evaluasi, terutama terkait transparansi anggaran dan kualitas paket yang diterima penerima manfaat.
Isu makan bergizi gratis Ramadhan, harga paket MBG, serta transparansi anggaran MBG menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Program yang digagas untuk mendukung pemenuhan gizi tersebut diharapkan tetap berjalan akuntabel dan terbuka, terutama saat momentum Ramadhan ketika pola konsumsi masyarakat berubah.
Menanggapi dinamika tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar harga setiap paket makan bergizi gratis selama Ramadhan dicantumkan secara jelas. Permintaan ini ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana di lapangan.
Respons Sultan atas Sorotan Menu MBG
Permintaan tersebut disampaikan Sultan menyusul adanya kritik dari masyarakat terkait komposisi menu makanan kering yang dinilai kurang sesuai selama bulan puasa.
“Ada yang protes sepertinya untuk materinya kurang pas. Jadi kita ajukan syarat ya, tidak sekedar anggapannya itu ini harganya tidak Rp 10.000 jadi harapannya itu menunya diperbaiki, tapi juga ada harganya,” ujar Sultan, Kamis (26/2/2026).
Menurut Sultan, pencantuman harga dinilai penting agar tidak muncul asumsi liar mengenai nilai paket MBG Ramadhan. Dengan adanya informasi harga yang transparan, masyarakat dapat memahami komposisi dan nilai bahan makanan yang dibagikan.
Ia juga menegaskan telah meminta Sekretaris Daerah DIY untuk memanggil penanggung jawab program MBG guna membahas persoalan tersebut secara khusus. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program di wilayahnya.
“Dan mereka setuju untuk itu. Dan juga misalnya dikasih pisang harganya berapa supaya clear, itu kesimpulannya sehingga jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bagi semua pihak enggak nyaman itu saja,” kata Sultan.
BGN Dukung Transparansi Harga Paket MBG
Sementara itu, Kepala BGN Regional DIY, Gagat Widyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pencantuman harga makanan pada paket MBG selama Ramadhan.
“Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadhan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan inisiatif internal BGN yang telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Satgas MBG Provinsi DIY. Artinya, langkah tersebut bukan hanya respons atas kritik publik, melainkan bagian dari penguatan tata kelola program.
“BGN Regional DIY tentu saja berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dimaksud dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran SPPG agar segera menindaklanjuti serta mengeksekusi penyertaan informasi harga pada paket MBG Ramadhan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gagat.
Menurutnya, pencantuman harga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.
“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG,” pungkasnya.
Transparansi Anggaran dan Kepercayaan Publik
Isu transparansi harga paket makan bergizi gratis Ramadhan tidak terlepas dari perbincangan sebelumnya mengenai alokasi anggaran bahan makanan. Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa anggaran bahan MBG per paket memiliki batas tertentu.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kesesuaian antara anggaran dan kualitas menu yang diterima. Oleh karena itu, pencantuman harga dianggap sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang dapat meminimalkan kesalahpahaman.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi salah satu prinsip utama akuntabilitas. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan gizi, dinilai perlu disertai mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses.
Dengan adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah DIY dan BGN Regional DIY, kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan secara konsisten selama bulan Ramadhan dan menjadi praktik baik dalam pengelolaan program serupa di masa mendatang.
Langkah tersebut juga menunjukkan adanya komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan pelaksana teknis program dalam merespons aspirasi masyarakat tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
Pencantuman harga dalam paket makan bergizi gratis Ramadhan menjadi salah satu upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas program di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah dan BGN sepakat bahwa keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan publik serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Ke depan, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG diharapkan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi selama bulan suci.(*)