Tau.id, Jakarta – Polemik pengembalian dana beasiswa LPDP kembali menjadi sorotan publik. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyatakan masih melakukan perhitungan total dana yang harus dikembalikan suami DS berinisial AP, termasuk komponen bunga atas dana pendidikan yang telah dicairkan selama masa studi.
Isu ini ramai diperbincangkan setelah munculnya unggahan di media sosial yang memicu kontroversi. Seiring meningkatnya perhatian publik, kata kunci seperti dana yang harus dikembalikan suami DS menurut LPDP, pengembalian beasiswa LPDP, dan sanksi alumni LPDP menjadi pencarian populer di berbagai platform digital.
LPDP menegaskan bahwa proses penghitungan dilakukan secara administratif dan transparan, mengingat dana yang dikelola berasal dari anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat serta instrumen pembiayaan pemerintah.
Proses Perhitungan Masih Berlangsung
Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan bahwa proses kalkulasi belum final. Ia menegaskan data dan skema penghitungan telah tersedia dan kini memasuki tahap akhir.
“Untuk dana yang akan dikembalikan, saat ini masih dalam tahap perhitungan. Data dan skemanya sudah ada, tinggal finalisasi,” ujar Sudarto dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (26/2/2026).
Sudarto menambahkan bahwa nominal resmi akan diumumkan setelah seluruh komponen selesai diverifikasi. Hal ini penting karena menyangkut akuntabilitas penggunaan dana negara.
“Nilainya nanti akan kami sampaikan secara terbuka karena ini berkaitan dengan dana negara,” katanya.
Masa Studi 2015–2021 Masuk Perhitungan
Dalam penjelasan resmi, LPDP mencatat masa studi AP berlangsung pada periode 2015–2016 dan berlanjut kembali pada 2017–2021. Seluruh pembiayaan selama periode tersebut masuk dalam skema penghitungan.
Dengan demikian, dana yang harus dikembalikan suami DS menurut LPDP mencakup total dana pendidikan yang telah dicairkan selama masa studi lengkap, ditambah komponen bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema pembiayaan LPDP umumnya meliputi berbagai komponen, antara lain biaya pendidikan (tuition fee), tunjangan hidup (living allowance), dana riset, asuransi, biaya buku, dana kedatangan, tiket pesawat, serta pengurusan visa. Semua komponen tersebut menjadi bagian dari perhitungan apabila terjadi kewajiban pengembalian.
Menteri Keuangan: Prinsip Keadilan Harus Dijaga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa AP disebut telah menyampaikan kesediaan untuk mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya.
“Pimpinan LPDP sudah berbicara dengan yang bersangkutan. Dari informasi yang saya terima, ia menyatakan siap mengembalikan dana yang diterima dari LPDP, termasuk bunganya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).
Ia menjelaskan bahwa pengembalian dana beserta bunga merupakan bentuk perlakuan yang adil terhadap keuangan negara.
“Dana LPDP itu kalau ditempatkan di bank tentu menghasilkan bunga. Maka pengembaliannya juga harus memperhitungkan bunga dengan prinsip yang adil,” tegasnya.
Menurut Purbaya, dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari pembiayaan negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, setiap penggunaan dan pengembalian dana harus memperhatikan aspek tanggung jawab publik.
“Itu uang berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan SDM. Kalau digunakan untuk merendahkan negara, maka kami minta kembali beserta bunganya,” tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa nama yang bersangkutan akan dimasukkan dalam daftar hitam sehingga tidak dapat bekerja di instansi pemerintahan.
Estimasi Nilai Pengembalian
Meski nominal resmi belum diumumkan, sejumlah estimasi menyebutkan bahwa total pengembalian dapat mencapai sekitar Rp2,8 miliar. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi bunga konservatif sekitar 6 persen per tahun selama lima tahun.
Namun demikian, LPDP belum mengonfirmasi angka pasti tersebut dan menegaskan bahwa hasil final masih dalam proses kalkulasi internal.
Isu dana yang harus dikembalikan suami DS menurut LPDP menjadi perhatian luas karena menyangkut tata kelola beasiswa negara dan mekanisme sanksi terhadap alumni yang dinilai melanggar ketentuan kontrak.
Latar Belakang Polemik
Polemik ini bermula dari unggahan DS di Instagram pada 20 Februari 2026 yang menampilkan paspor Inggris anak keduanya. Unggahan tersebut menuai kontroversi di media sosial karena dinilai merendahkan paspor Indonesia dan dianggap tidak mencerminkan kebanggaan sebagai warga negara.
Dampak dari kontroversi tersebut tidak hanya pada citra publik, tetapi juga berimplikasi pada kewajiban administratif dan finansial yang kini tengah diproses oleh LPDP.
Program beasiswa LPDP sendiri dirancang sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu, setiap penerima beasiswa terikat pada kontrak yang memuat kewajiban akademik, etika, serta pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.
Akuntabilitas Dana Publik
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah melalui LPDP menekankan bahwa beasiswa bukan hanya hak, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Pengembalian dana, termasuk perhitungan bunga, merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam kontrak dan regulasi internal lembaga. Prinsip keadilan dan tata kelola keuangan negara menjadi dasar dalam setiap keputusan.
Masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari LPDP terkait nominal final dan tidak berspekulasi sebelum ada pernyataan resmi.(*)
