Tau.id, Jakarta – Belakangan ini masyarakat ramai memperbincangkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN). Program PBI merupakan salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka memperoleh akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa harus mengeluarkan biaya berobat.
Kebijakan terbaru mengenai pemutakhiran data peserta membuat beberapa warga mengeluhkan penonaktifan BPJS PBI yang dirasa mendadak. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan kepesertaan dengan kondisi ekonomi peserta yang terus berubah, sehingga bantuan kesehatan bisa tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Program BPJS PBI sendiri prioritas diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang tergolong dalam desil 1-5 berdasarkan hasil verifikasi terbaru. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi bantuan sosial, sekaligus menjamin keberlanjutan sistem JKN.
Landasan Aturan dan Prosedur Penonaktifan
Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI bukanlah kewenangan BPJS Kesehatan secara langsung. Hal ini diatur melalui SK Menteri Sosial No.3/HUK/2026, yang mulai berlaku pada Februari 2026. Peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi atau ekonomi secara otomatis tidak diaktifkan kembali sebagai peserta PBI.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab penonaktifan antara lain:
- Data peserta tidak ditemukan dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui setiap tiga bulan.
- Peserta telah masuk kategori desil 6–10 berdasarkan hasil verifikasi Kemensos, sedangkan PBI diprioritaskan bagi desil 1–5.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa perubahan kondisi ekonomi menjadi alasan banyak peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Menurutnya, peserta yang sebelumnya tidak mampu tetapi kini memiliki penghasilan tetap atau usaha yang mapan, secara prosedural harus dicabut status PBI-nya agar jatah bantuan bisa digunakan bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
“Karena memang terjadi perubahan kondisi ekonomi, dari menganggur tiba-tiba dapat kerjaan. Tadinya tidak punya usaha, sekarang punya usaha dan mapan, sementara yang bersangkutan masih memegang kartu PBI,” jelas Irma, Kamis (5/2/2026).
Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Aman
Meski peserta dinonaktifkan sementara, pemerintah memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status BPJS PBI-nya sedang tidak aktif.
“Jadi rumah sakit itu harusnya tidak menolak pasien. Ditangani dulu, administrasinya bisa diproses belakangan, pemerintah pasti bertanggung jawab,” kata Gus Ipul saat diwawancarai di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Untuk pasien penyakit kronis seperti cuci darah, rumah sakit dapat langsung mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI agar pengobatan tidak terganggu. Hal ini sudah dikoordinasikan oleh BPJS sejak tahun sebelumnya.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menambahkan bahwa prinsip tidak menolak pasien berlaku untuk semua segmen JKN, termasuk peserta PBI yang dinonaktifkan. “Prinsipnya adalah pasien tetap harus dilayani, terutama dalam kondisi darurat. Ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Rizzky, Jumat (6/2/2026).
Alternatif Aktivasi Kembali
Bagi peserta PBI yang dinonaktifkan namun masih memerlukan layanan kesehatan, pemerintah menyediakan prosedur pengaktifan kembali melalui jalur resmi. Aktivasi dapat dilakukan di kantor Dinas Sosial setempat atau melalui aplikasi digital, sehingga pasien tidak kehilangan hak atas pelayanan medis.
Langkah ini menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan akses kesehatan tanpa harus menunggu lama, sekaligus menjaga keberlanjutan distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran.(*)